HL PEKANBARU – JALANAN di Pekanbaru kini telah berubah menjadi labirin berbahaya. Lubang besar menganga di banyak ruas, genangan air hadir bahkan setelah gerimis singkat, dan tumpukan sampah menghiasi trotoar serta sudut-sudut jalan, perumahan dan pasar. Ini bukan kejadian luar biasa. Ini adalah potret sehari-hari kota yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan Riau.
Yang menyedihkan, wajah muram Pekanbaru ini bertahan dari waktu ke waktu, seolah kebal terhadap perubahan. Padahal, sejak lebih dari satu dekade lalu, kota ini sudah beberapa kali berganti wali kota—dari penjabat sementara, pelaksana tugas, hingga pemimpin definitif hasil euforia Pilkada. Namun, dari satu rezim ke rezim berikutnya, masalah klasik kota tak juga bergerak dari tempatnya.
Dalam kajian sosiologi perkotaan, kondisi ini bukan sekadar soal buruknya tata kelola. Louis Wirth dalam tulisannya _Urbanism as a Way of Life_ menegaskan bahwa kota seharusnya menjadi tempat tumbuhnya interaksi sosial, bukan lokasi keterasingan massal. Ketika infrastruktur dasar seperti jalan dan pengelolaan sampah gagal dikelola, kota justru menjadi pemisah antara penguasa dan warga, antara janji dan realita.
Pakar sosial, Manuel Castells, malah menyebut ruang kota sebagai representasi relasi kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dan untuk siapa ruang-ruang itu dirawat? Jika jalan utama yang rusak tak kunjung diperbaiki tetapi proyek-proyek mercusuar dan seremoni penuh kemubaziran terus digencarkan, maka publik berhak curiga: apakah orientasi kebijakan benar-benar untuk kepentingan warga?
Faktanya, Pekanbaru hari ini tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga psikologis. Ketika warga terus-menerus mengalami kecelakaan karena jalan rusak, ketika hujan kecil saja membuat anak-anak harus digendong melewati banjir untuk ke sekolah, maka yang rusak bukan hanya aspal—tetapi kepercayaan publik terhadap negara.Sudah cukup teori, sudah cukup studi banding, sudah lelah kita dengan slogan. Yang dibutuhkan hari ini adalah kemauan politik dan keberanian mengambil langkah nyata. Pemerintah kota harus menganggap serius urusan “kecil” seperti jalan berlubang, drainase buruk, dan pengelolaan sampah ini. Karena di sinilah sesungguhnya letak pelayanan publik yang paling mendasar.
Kalau pemerintah daerah masih sibuk mengedepankan proyek citra dan melupakan pelayanan nyata, maka kita tak hanya akan kehilangan kota yang layak huni, tetapi juga rasa kepemilikan warga terhadap kotanya sendiri. Sebab kota yang tak bisa ditinggali dengan aman, tak bisa lagi disebut sebagai rumah.
(**)
