HL NASIONAL – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina.
Langkah ini diambil setelah kasus dugaan korupsi yang melibatkan subholding serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023 tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung.
“Di Pertamina sendiri tentu kami akan review total, seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan ke depannya,” ujar Erick saat ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).
Erick menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna menemukan solusi terbaik.
“Kita harus berikan solusi,” imbuhnya.
Dalam keterangannya, Erick juga memastikan bahwa pergantian direksi Pertamina Patra Niaga, yang tersangkut dalam kasus ini, akan dilakukan sesuai jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Maret 2025.
“Jadi pergantian komisaris direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan, kita juga harus menjaga konsistensi dari perusahaan itu masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, Erick mengisyaratkan kemungkinan adanya restrukturisasi di sektor energi, termasuk potensi merger antarperusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. “Seperti apa kita review. Apakah mungkin satu dua perusahaan harus kami merger. Supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange perjualan, kita review, tidak apa,” tutupnya.
(**)
