HL PEKANBARU – Pengelola mall dan plaza di Kota Pekanbaru, sepakat untuk membayarkan retribusi sampah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat sosialisasi penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan DLHK Pekanbaru bersama wajib retribusi badan usaha, Kamis (22/5).
“Alhamdulillah, seluruh pengelola atau pimpinan mall dan plaza sepakat untuk membayarkan retribusi sampah ke DLHK,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK Pekanbaru Reza Aulia Putra, Jumat (23/5).
“Dengan begitu, kami sebagai bagian dari pemerintah juga akan komitmen dan siap untuk mengangkut sampah mereka,” ulasnya.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Reza berharap bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah. Sebab, sejauh ini pengelola mall dan plaza bukan membayar retribusi kebersihan mereka ke pemerintah daerah.
“Ke depan kita ambil alih pengangkutan sampah mereka dan retribusinya dibayar ke kita DLHK,” terangnya.
Untuk sistem pembayaran retribusi sendiri, terang Reza, dilakukan secara non tunai. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
“Bagi warga maupun badan usaha yang butuh informasi terkait pembayaran non tunai, mereka bisa mengakses informasi di media sosial DLHK atau langsung ke kantor. Kami siap melayani. Retribusi sampah yang masih ditagih secara tunai merupakan pungutan liar,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika diwakili Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra yang turut hadir pada rapat itu, menyatakan jika pihaknya mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan PAD melalui retribusi kebersihan tersebut.
“Kami Polresta mendukung penuh upaya peningkatan PAD itu,” pungkasnya.
(**)
