HL PEKANBARU – Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Riau (GEMMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di Pekanbaru untuk mendesak Wali Kota Agung Nugroho segera mencopot Hambali Nanda dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Pekanbaru. Hambali diduga terlibat dalam kasus suap sebesar Rp4,5 miliar yang terungkap dalam proses konferensi.
Melansir akun TikTok @erlangga110990, Koordinator Umum GEMMPAR, Erlangga, menyebutkan bahwa nama Hambali muncul dalam konferensi fakta yang diungkapkan oleh jaksa penuntut umum. Selain Hambali, Erlangga juga memanggil nama Mardiansyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Pekanbaru, yang merupakan mantan pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti, turut menerima bantuan dalam aksi tersebut.
“Kami menghormati proses hukum di pengadilan, namun kami juga meminta kepada Pak Edi Susanto untuk menyampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru dan seluruh jajaran, bahwa tuntutan kami jelas: copot pejabat yang namanya disebut dalam fakta konferensi,” tegas Erlangga dalam orasinya.
Ia menekankan bahwa aksi ini bukan bentuk tuduhan sepihak, melainkan berdasarkan keterangan resmi dari pihak kejaksaan yang terungkap dalam konferensi. “Kita di sini tidak menuduh, ini adalah fakta yang disampaikan jaksa penuntut umum,” katanya.
Erlangga juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang telah membuka dialog ruang dengan massa aksi. “Terima kasih kepada Pak Edi yang telah menerima kami dalam menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa ini,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengkritik sikap pemimpin daerah yang dinilai lamban dalam menanggapi tindakan masyarakat. “Kami meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk hadir dan mendengarkan langsung suara rakyat. Kemarin masyarakat sudah melakukan aksi pagi, tapi dia baru muncul sakit, kan lucu,” ujarnya.
Selain persoalan dugaan suap, massa aksi juga menyoroti berbagai persoalan lain yang membelit masyarakat, termasuk keterlambatan pembayaran berbagai kewajiban pemerintah kota.
“Banyak masyarakat yang kesulitan karena tunda bayar yang belum juga diselesaikan pemerintah,” pungkas Erlangga.
(rls)
