HL BENGKALIS – Direktur Cabang Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis, Romi, mendesak Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera merealisasikan pembayaran tagihan kerjasama publikasi media tahun anggaran 2025.
Menurut Romi, hingga pertengahan Mei 2025, belum ada satu pun tagihan kerjasama media yang dibayarkan oleh Pemkab Bengkalis, padahal peran media dan wartawan sangat strategis dalam menyampaikan program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
“Sejak Januari hingga Mei, belum ada realisasi pembayaran. Sementara kami ini mitra penting pemerintah daerah, termasuk Bupati Kasmarni. Kenapa justru kami yang terkesan tidak diprioritaskan oleh BPKAD?” tegas Romi, Selasa (13/5).
Ia mempertanyakan kenapa tagihan media yang jumlahnya hanya ratusan juta rupiah harus ditunda, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah sudah dicairkan tahap pertamanya.
“Apakah karena kami wartawan tidak dianggap penting oleh Pak Kadiskominfo, Pak Kaban BPKAD, maupun Pak Sekwan DPRD? Jangan sampai muncul anggapan seperti itu di lapangan,” sambungnya.
Romi juga menyoroti pentingnya pembayaran kerjasama media secara berkala. Idealnya, kata dia, pembayaran dilakukan sebulan sekali atau paling lambat dua bulan sekali, mengingat media massa membutuhkan dana operasional, dan wartawan pun harus tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk gaji dan tunjangan hari raya (THR).
“Karena belum dibayarkan, banyak rekan-rekan wartawan dan pemilik media yang mengadu, bahkan kesulitan menggaji karyawan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” katanya.
Atas kondisi ini, Romi berharap adanya komitmen nyata dari Diskominfotik dan BPKAD untuk segera melakukan pembayaran pada bulan ini, dan ke depan menerapkan pola pembayaran yang lebih tertib dan profesional.
“Kalau media dan wartawan lemah secara finansial, maka fungsi kontrol dan diseminasi informasi juga akan terganggu. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keberlangsungan demokrasi dan keterbukaan informasi publik,”tutup Romi.
(**)
