HL PEKANBARU – Kabar tak sedap tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ajang Pilkada serentak tahun 2024, ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Meski sudah ditegaskan bahwa abdi negara harus bersikap netral, namun fakta di lapangan diduga tidak seperti itu.
Dituturkan Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, sejauh ini pihaknya bersama Bawaslu kabupaten dan kota, telah menerima sebanyak 93 laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada.
“Dari seluruh laporan yang masuk, sudah kami pisahkan mana yang akan diteruskan dan mana yang tidak. Yang kami teruskan ada 19 dugaan pelanggaran seperti PNS yang tidak netral. Termasuk RT dan RW,” terangnya kepada Horizontallink.id, Kamis (24/10/2024).
Lebih lanjut, ia menerangkan, terkait PNS yang diduga tidak netral tersebut, pihaknya sudah meneruskan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebanyak 9 kasus.
Saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan Dari instansi tersebut. Khususnya terkait sanksi bagi oknum ASN yang dinilai terbukti tidak bersikap netral tersebut.
Pihaknya juga sudah melaporkan RT dan RW yang tidak netral ke pemerintah kota maupun kabupaten agar diberikan sanksi sesuai aturan.
Menurut Alnof, hal itu dilakukan demi menegakkan aturan terkait Pilkada.
Saat ditanya tentang bagaimana kondisi di daerah teekait Pilkada, Alnof mengungkapkan kondisinya cukup beragam.
Sejauh ini, ada 3 daerah yang tidak terdapat laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada tersebut. Yakni Kabupaten Bengkalis, Meranti dan Kota Pekanbaru.
Sedangkan Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah yang paling banyak ditemukan tentang dugaan pelanggaran Pilkada tersebut.
(Red)
